Tuesday, April 10, 2012

Tugas PKN (Semoga Bermanfaat)


Kompetensi Dasar       
:
5.1.
Mendeskripsikan sistem Hukum dan Peradilan Internasioanal.
Indikator
: 
1. Menjelaskan makna Hukum Internasional

2. Menjelaskan asas-asas Hukum Internasional

3. Menguraikan sumber-sumber Hukum Internasional

4. Menguraikan subjek Hukum Internasional

5. Mendeskripsikan peranan lembaga Peradilan Internasional

6. Mengemukakan kewenangan Mahkamah Internasional

7. Mengemukakan kendala yang dihadapi Mahkamah Internasional dalam memerankan sebagai lembaga Peradilan Internasional.


Pembahasan Indikator :
1.      Menjelaskan Makna Hukum Internasional !
Jawab :
Hukum Internasional ialah sekumpulan kaedah hukum wajib yang mengatur hubungan antara person hukum internasional (Negara dan Organisasi Internasional), menentukan hak dan kewajiban badan tersebut serta membatasi hubungan yang terjadi antara person hukum tersebut dengan masyarakat sipil.
Maka hukum internasional memberikan implikasi hukum bagi para pelanggarnya, yang dimaksud implikasi disini ialah tanggung jawab secara internasional yang disebabkan oleh tindakan-tindakan yang dilakukan sesuatu negara atau organisasi internasional dalam melakukan segala tugas-tugasnya sebagai person hukum internasional.

2.      Menjelaskan Asas-asas Hukum Internasional !
Jawab :
-          Asas Teritorial
Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi, terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut, berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya.
-          Asas Kebangsaan
Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Menurut asas ini, setiap negara di mana pun dia berada, tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini mempunyai kekuatan exterritorial. Artinya hukum di negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, walaupun berada di negara asing.
-          Asas Kepentingan Umum
Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara.

3.      Menguraikan Sumber-sumber Hukum Internasional !
Jawab :
-          Dalam Arti Material
Adalah sumber hukum yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara.
-          Dalam Arti Formal
Adalah semuber dari mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional.

4.      Menguraikan Subjek Hukum Internasional !
Jawab :
NO
Nama
Uraian
Keterangan
1.       
Negara
Merupakan subjek hukum internasional dalam arti yang klasik, artinya bahwa lahirnya hukum internasional negara sudah diakui sebagai subjek hukum internasional.
Dalam istilah lain, hukum internasional adalah hukum antarnegara.
2.       
Takhta Suci
Takhta Suci (Vatikan) merupakan suatu contoh subjek hukum internasional selain negara. Hal ini merupakan peninggalan sejarah sejak zaman dahulu ketika paus bukan hanya merupakan kepala gereja Roma tetapi juga memiliki kekuasaan duniawi.
Takhta Suci memiliki perwakilan diplomatik di banyak ibukota negara.
3.       
Palang Merah Inernasional
PMI berkedudukan di Jenewa dan merupakan salah satu subjek hukum internasional. Hal ini diperkuat dengan adanya perjanjian, kemudian oleh beberapa konvensi Palang Merah (Konvensi Jenewa) tentang perlindungan korban perang.
Saat ini Palang Merah Internasional dikenal dengan organisasi internasional.
4.       
Organisasi Internasional
Merupakan subjek hukum yang mempunyai hak-hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan anggaran dasarnya atau merupakan subjek hukum internasional menurut hukum internasional, khususnya yang bersumber pada konvensi-konvensi internasional tadi.
Organisasi internasional seperti PBB, ILO, WHO, dan FAO memiliki hak dan kewajiban seperti telah ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional sebagai anggaran dasarnya.
5.       
Orang Perorangan
Dalam arti yang terbatas orang perseorangan dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. Perjanjian Perdamaian Versailles tahun 1919 yang mengakhiri Perang Dunia I antara Jerman dengan Inggris dan Perancis, dengan masing-masing sekutunya, telah menetapkan pasal-pasal yang memungkinkan orang perorangan mengajukan perkara ke hadapan Mahkamah Arbitrase Internasional. Misalnya, ada penuntutan terhadap bekas para pemimpin untuk perorangan (individu) dalam perbuatan yang dikualifikasikan sebagai: kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap manusia, penjahat perang oleh Mahkamah Internasional.
Dalam perkembangan lebih lanjut, selain individu para perwakilan suatu negara dapat juga para turis, para pelajar, para musisi yang sedang muhibah ke negara lain, para wakil olahraga, dan sebagainya.
6.       
Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa
Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam beberapa hal tertentu.
Para pemberontak dianggap sebagai salah satu subjek hukum internasional karena beberapa alasan, misalnya mereka pun memiliki hak yang sama untuk:
·         Menentukan nasibnya sendiri,
·         Hak secara bebas memilih sistem ekonomi, politik, sosial sendiri, dan
·         Hak menguasai sumber kekayaan alam di wilayah dari wilayah yang didudukinya.
5.      Mendeskripsikan Peranan Lembaga Peradilan Internasional !
Jawab :
Peradilan internasional dilaksanakan oleh Mahkamah Internasional yang merupakan salah satu organ perlengkapan PBB yang berkedudukan di Den Haag (Belanda). Para anggotanya terdiri atas ahli hukum terkemuka, yakni 15 orang hakim yang dipilih dari 15 negara berdasarkan kecakapannya dalam hukum. Masa jabatan mereka 9 tahun, sedangkan tugasnya antara lain selain memberi nasihat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan, juga memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepada Mahkamah Internasional.
Lembaga peradilan internasional pertama yang berkaitan dengan adjudikasi adalah Permanent Court of International Justice (PCJI) yang berfungsi sebagai bagian dari sistem LBB mulai tahun 1920 hingga 1946. PCJI dilanjutkan dengan kehadiran International Court of Justice (ICJ), suatu organ pokok PBB.

6.      Mengemukakan Kewenangan Mahkamah Internasional !
Jawab :
NO
Wewenang
Uraian

1.
Ratione Personae
Yaitu akses ke Mahkamah Internasional yang hanya terbuka untuk negara, individu, dan organisasi-organisasi internasional tidak dapat menjadi pihak dari suatu sengketa di depan mahkamah. Pada prinsipnya, mahkamah hanya terbuka bagi negara-negara anggota dari statuta. Negara-negara ini terutama semua anggota PBB (189 negara). Namun selain anggota PBB, negara yang bukan anggota PBB dapat menjadi pihak pada statuta mahkamah dengan syarat-syarat yang akan ditentukan oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.
Keputusan mahkamah adalah keputusan organ hukum tertinggi di dunia. Penolakan suatu negara terhadap keputusan lembaga tersebut, akan dapat merusak citranya dalam pergaulan antarbangsa apalagi jika sebelumnya menjadi negara-negara tersebut telah wewenang wajib mahkamah. Oleh karena itu, dengan mengadakan pengecualian terhadap ketentuan tersebut, juga diberikan kemungkinan kepada negara-negara lain yang bukan pihak pada statuta untuk dapat mengajukan suatu perkara ke mahkamah (Pasal 35 ayat 2 statuta). Dalam hal ini, dewan keamanan dapat menentukan syarat-syaratnya.
2.
Ratione Materiae
Menurut pasal 36 ayat 1 wewenang Mahkamah Internasional meliputi semua perkara yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa kepadanya, terutama yang terdapat dalam piagam PBB atau dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi yang berlaku. Walaupun pasal 36 ayat 1 ini tidak mengadakan pembedaan antara sengketa hukum dan politik yang boleh dibawa ke mahkamah, dalam praktiknya mahkamah selalu menolak memeriksa perkara-perkara yang tidak bersifat hukum.
Wewenang mahkamah pada prinsipnya bersifat fakultif. Ini berarti jika terjadi suatu sengketa antardua negara, mahkamah baru dengan persetujuan bersama dapat membawa perkara mereka ke mahkamah. Akan tetapi adanya persetujuan antara pihak-pihak yang bersengketa, wewenang mahkamah tidak akan berlaku terhadap sengketa tersebut.

Selain kedua wewenang tersebut, Mahkamah Internasional memiliki wewenang wajib (complisory jurisdiction). Wewenang wajib dari mahkamah hanya dapat terjadi jika negara-negara sebelumnya dalam suatu persetujuan menerima wewenang tersebut.

7.      Mengemukakan kendala yang dihadapi Mahkamah Internasional dalam memerankan sebagai lembaga Peradilan Internasional !
Jawab : 
• Dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang berkembang dengan pesat, Mahkamah Internasional dituntut mampu untuk menyesuaikan perkembangan zaman.
Hal ini dapat terlihat dengan adanya perkembangan demokratisasi khususnya tuntutan negara-negara baru sejak berakhirnya Perang Dunia II.

• Partisipasi masyarakat global yang semakin nyata dengan
makin berperannya NGO, indegenous people, asosiasi-asossiasi dan berbagai kelompok kepentingan menuntut adanya hak-hak yang sama terhadap Mahkamah Internasional.

• Mahkamah internasional cukup kesulitan menghadapi masalah-masalah global, karena
kasus-kasus yang akan dihadapi oleh Mahkamah Internasional tidak hanya persoalan-persoalan politik saja, beberapa kasus lingkungan hidup khususnya.

• Adanya subjek hukum yang tidak mau mematuhi keputusan Mahkamah Internasional, sehingga cukup mempersulit Mahkamah Internasional dalam memerankan tugasnya.





4 comments:

  1. Terima kasih ya, sangat bermanfaat :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Alhamdulillah, iya sama-sama :) terimakasih sudah berkunjung..

      Delete
  2. makasih ya infonya

    ReplyDelete
  3. makasih bbro,, :)

    ReplyDelete